Absen Fingerprint Tak Jamin Sidang Ramai

"BK itu juga tidak mungkin jalan karena biasanya mereka menunggu laporan. Nah, ini (laporan publik terkait dengan presensi, Red) tidak pernah ada. Publik tidak pernah tahu dan memang tidak pernah menghitung," katanya.

Terobosan yang paling tepat, tegas Sulistio, adalah mulai diterapkannya  akuntabilitas kinerja para anggota dewan. Jadi, setiap anggota dewan diwajibkan untuk menulis laporan kepada fraksi, komisi, atau alat kelengkapan DPR di mana dia ditempatkan.

"Di sini, salah satunya, ada penjelasan soal kehadiran. Yang terpenting, laporan ini harus bisa diakses publik," ujar Sulistio. Dia mengakui, kinerja seorang anggota DPR memang tidak bisa semata-mata dinilai dari kehadiran fisik. "Tapi, kondisinya sudah parah," kritiknya.

Menurut dia, masih banyak anggota DPR yang sampai sekarang tidak fokus menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena masih merangkap pekerjaan lain. Sulistio mencontohkan, Eko Patrio yang masih terlihat aktif di layar televisi. "Ditambah lagi, ada kelemahan mekanisme di DPR sehingga anggota menggampangkan. Padahal, kita butuh wakil rakyat yang ikut berdebat memikirkan undang-undang dan anggaran. Tidak sekadar datang, mengisi daftar hadir, terus pergi," kritik Sulistio.