Ada 2 Masalah Menonjol di Daerah Calon Ibu Kota Baru RI

Ada 2 Masalah Menonjol di Daerah Calon Ibu Kota Baru RI
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro. Foto: dokumen JPNN.Com

Menurut Bambang, Presiden Ketujuh RI itu juga memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru yang akan dibangun mempunyai standar kota internasional. Selain itu, Jokowi menginginkan ibu kota baru RI menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan perkotaan.

"Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota dan kehidupan kota yang lebih nyaman akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan," jelasnya.

BACA JUGA: Gubernur: Kalau Ibu Kota Tidak di Kalteng, Lebih Baik Tetap di Jakarta

Terkait pembiayaan, kata Bambang, akan ada tiga sumber pendanaan dalam pembangunan ibu kota baru RI. Yakni APBN, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), serta partisipasi BUMN bersama swasta.

Bambang menjelaskan, pemerintah akan menerapkan kerja sama pengelolaan aset, terutama pada gedung-gedung pemerintahan di Jakarta ataupun di ibu kota baru
yang bakal ditinggalkan. Dengan begitu pembangunan gedung-gedung di ibu kota baru RI tidak akan mengganggu prioritas di APBN.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kami akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru. Semuanya sudah didesain untuk terkait dengan pembangunan ibu kota baru," tandas Bambang.(fat/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Presiden Jokowi Merasa Malu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan sedikit gambaran umum tentang lokasi calon ibu kota RI tanpa menyebut nama provinsinya.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News