Ada Jenis Honorer Database BKN Tidak Bisa jadi PPPK Paruh Waktu

Terkait pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu, lanjutnya, hingga saat ini belum bisa dipastikan karena mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan kemampuan daerah membayar gajinya.

Lebih lanjut dijelaskan, dari hasil koordinasi dengan kepala badan, surat terakhir untuk merumahkan tenaga honorer kemungkinan sudah ditandatangani bupati.

Selanjutnya, surat bupati tersebut disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Karena kepala OPD yang mengangkat tenaga honorer, maka kepala OPD yang bertanggung jawab memberhentikan.

Sementara itu, Kepala Bidang KB pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Andi Sutrisno mengatakan bahwa sejumlah tenaga honorer yang menjadi staf di bidangnya sudah dirumahkan. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: