Adakah Hubungan Surat MenPAN-RB & BKN dengan Skema Penyelesaian Honorer?

Jika sifat edaran e-formasi ini beda dengan  hasil dari pertemuan dengan asosiasi pemda, menurut Nur, honorer K2 sedikit lega. 

Sebab, kalau merujuk dari kalimat Menteri Azwar di media sosial, ada harapan besar untuk penyelesaian honorer yang sudah masuk database BKN.

"Honorer menunggu realisasi janji-janji MenPAN-RB Azwar Anas. Jangan hanya PHP alias pemberi harapan palsu saja," tegasnya.

Dia menambahkan kedua surat itu menimbulkan pro dan kontra di lapangan. Oleh karena itu, Nur berharap honorer tetap mengawal pengusulan formasi baik CPNS maupun PPPK Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing. 

Sebab, sekali lagi pusat hanya mengikuti apa yang diusulkan oleh daerah.

Nur mengaku khawatir dengan e-formasi ini. Apakah nanti hasil e-formasi ini dipakai sebagai acuan penyelesaian honorer setelah pascapenghapusan honorer pada November 2023.

Sebab, banyak honorer K2 yang tumbang karena persyaratannya banyak. Nur yakin Pemda hanya mengusulkan formasi yang sudah dipersiapkan pusat.

"Kebijakan yang diusulkan Pemda apa tidak tulang tindih dengan aturan pusat. Contohnya, daerah butuh teknis, tetapi kalau pusat tidak menyetujui. Apakah iya formasi tenaga teknis akan ada di PPPK 2023," terangnya.