Adi Setuju KAMI Menuntut Pertanggungjawaban Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno sependapat dengan tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), terkait meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo.
Adi sependapat, karena sebagai sebagai presiden, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap nasib rakyat Indonesia.
Demikian juga lembaga-lembaga negara lain baik itu MPR, DPR, DPD dan Mahkamah Konstitusi, juga dinilai memiliki tanggung jawab yang sama.
"Tentu saja presiden, MPR, DPR, DPD dan MK harus bertanggung jawab terhadap nasib rakyat," ujar Adi kepada jpnn.com, Rabu (18/8).
Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah itu kemudian memaparkan alasan utama mengapa setuju dengan tuntutan KAMI.
Tanggung jawab presiden terhadap nasib rakyat merupakan amanah yang konstitusional sebagai pejabat publik, yang dipilih secara langsung oleh rakyat lewat mekanisme pemilihan umum (pemilu).
"Mereka adalah pejabat publik yang dipilih rakyat. Tujuannya untuk menciptakan keadilan dan kesejehtaraan yang merata. Mereka layak dimintai bukti janji politiknya," ucap direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
KAMI sebelumnya membacakan delapan tuntutan saat menggelar deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (17/8) kemarin.
Adi Prayitno setuju KAMI menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab sesuai sumpah janji dan jabatan, ini alasannya.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi