Aduh! Aset Kripto Lesu, Semoga Tidak Ada Kejadian seperti Amerika

"Targetnya bisa di atas 2022," lanjutnya.
Bappebti telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen guna mencegah terjadinya kejatuhan pasar kripto seperti di Amerika. Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan Peraturan Sektor Keuangan (P2SK).
Melalui undang-undang ini nantinya akan ada sedikit pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan Fisik Aset Kripto yang semula ada di dalam pengawasan Bappebti atau Kementerian Perdagangan akan bergeser di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.
"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," kata Tirta.(mcr10/jpnn)
Terjadi penurunan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp 12 triliun, dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- TRIV Jadi Aplikasi Kripto Paling Banyak Diunduh di 2025
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- 5 Tip Menghadapi Volatilitas Kripto, Upbit Imbau Dana Darurat Sebagai Prioritas
- Pintu Gelar Trading Competition 2025 Berhadiah Rp100 Juta, Yuk Ikutan!
- Mengenal Nonce dan Mining Difficulty dalam Penambangan Bitcoin