AHY Jadi Menteri Dinilai Sekadar Bagi-Bagi Kursi, Bukan Solusi

"Salah satu penyebab mandeknya realisasi reforma agrarian adalah kinerja buruk Tim Nasional Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)," ungkap Dewi.

Dewi menjelaskan PR besar lainnya di bidang agraria ialah kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Hal ini mengakibatkan persoalan agraria semakin menumpuk selama rezim pemerintahan Jokowi," tuturnya.

KPA sendiri mencatat, sembilan tahun terakhir terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektar.

Dewi menjelaskan korban konflik agraria mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. 

"Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria," jelasnya.

Dia juga menjelaskan di sisa waktu pemerintahan yang tinggal menghitung bulan, yang sebenarnya diperlukan ialah terobosan politik untuk memastikan janji Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria dan redisribusi tanah kepada petani dapat terealisasi.

Dewi menilai penunjukan AHY bukan pilihan yang tepat, sebab latar belakang dia yang tidak banyak bersentuhan dengan sektor agraria.