JPNN.com 
AHY Jadi Menteri Dinilai Sekadar Bagi-Bagi Kursi, Bukan Solusi
"Seharusnya, di sisa akhir masa pemerintahannya, Jokowi menunjuk sosok menteri yang sudah berpengalaman dan memahami seluk-beluk persoalan agraria, bukan yang perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar memahami lagi masalah-masalah agraria," tegas Dewi.
KPA juga sangat menyayangkan sikap Jokowi yang lebih memilih bagi-bagi jabatan daripada fokus pada percepatan 9 juta hektar reforma agrarian sesuai janji politiknya dalam Nawacita.
Dewi juga menyampaikan catatan bahwa Partai Demokrat yang dipimpin AHY mempunyai rekam buruk konflik agraria di Indonesia pada dua periode pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Selama dua periode berkuasa (2004-2014), SBY tercatat memberikan 55 juta hektar konsesi kepada korporasi kehutanan, sawit dan tambang," katanya.
"Pada periode yang sama, KPA mencatat 1.520 konflik agraria seluas 5.711.396 hektar yang menyebabkan 977.103 Keluarga menjadi korban.Tidak hanya menggusur, tetapi pada masa pemerintahan SBY 1.433 dikriminalisasi, 636 dianiaya, 110 tertembak dan 155 tewas," pungkas Dewi.(mcr8/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
KPA menilai penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN yang baru lebih cenderung pada bagi-bagi jabatan
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
