AHY Sebaiknya Ralat Tudingannya ke Pemerintah dan Moeldoko
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai, keputusan menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, menunjukkan pemerintah tetap objektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan di partai berlambang mercy itu.
Keputusan pemerintah juga dinilai menggugurkan tudingan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Moeldoko menggunakan kekuasaan Istana untuk mengambil alih kepemimpinan Demokrat.
Menurut Karyono, tudingan kubu AHY yang menyebut istana terlibat dalam pengambilalihan kepemimpinan Demokrat terlalu lemah.
Tudingan tersebut hanya berdasarkan asumsi, dengan menghubungkan Moledoko dengan posisinya sebagai kepala Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Karena itu, Karyono menilai kubu AHY semestinya meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan tudingan ke pihak istana.
"Keputusan Kemenkumham ini mematahkan semua tuduhan kubu Agus Harimurti Yudhoyono terhadap pemerintah. Sebaiknya kubu AHY mencabut pernyataan sebelumnya," katanya.
Karyono lebih lanjut mengatakan, jika kubu AHY tidak meralat dan mencabut pernyataan yang menyudutkan Moeldoko dan pemerintah, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.
Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kubu AHY.
AHY dinilai penting meralat tudingan yang pernah diarahkan ke pemerintah dan Moeldoko.
- Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren dan Keluarganya
- Ngabalin Berkata Begini soal Grace Natalie & Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden Jokowi
- Sultan Sebut Hubungan Erat Indonesia-China Karena Kecakapan Diplomasi Presiden Jokowi
- Tegas, Demokrat Tidak Akan Usung Anies Baswedan di Pilkada DKI
- Jokowi Menugaskan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
- Herman Khaeron Anggap Wajar Wacana Revisi UU Kementerian Negara