Ajun: Banyak Data Non-K2 Dipalsukan, Honorer K2 Jadi Korban, Keadilannya di Mana?
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo Ajun mengungkapkan banyak data non-K2 yang dipalsukan.
Indikasinya dilihat dari satpam, petugas kebersihan dijadikan teknis administrasi sehingga bisa masuk pendataan.
Honorer K2 nakes itu menilai kebijakan pemerintah soal pendataan non-ASN ini tidak fair.
Banyak honorer non-K2 yang jabatannya tidak sesuai syarat undang undang dan PP, tetapi malah masuk pendataan non-ASN.
"Berbeda dengan honorer K2, apa pun jabatannya mereka adalah produk hukum sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terbit," kata Ajun kepada JPNN.com, Rabu (12/10).
Seharusnya ujar Ajun, pemerintah objektif dalam melihatnya bahwa Surat Deputi SDM KemenPAN-RB Alex Denni soal pengalihan 264 jabatan ke outsourcing kekuatan hukumnya tidak sekuat dibanding undang-undang dan PP.
Ajun berpendapat surat tersebut secara hukum administrasi kenegaraan bersifat tidak mengikat. Jika untuk kebijakan seharusnya terukur dengan aturan di atasnya.
Walaupun tidak terkena dampak keluarnya surat pengalihan ke outsourcing itu, Ajun kut terharu dan sangat tidak suka ketika diperkirakan 150 ribu honorer K2 ikut terdampak. Itu karena posisinya juga sebagai honorer K2.
Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo Ajun mengungkapkan banyak data non-K2 yang dipalsukan sehingga honorer K2 jadi korban
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun
- Pemda yang Tidak Usulkan Formasi PPPK 2024 untuk Tendik Harus Disanksi, Honorer Setuju?
- 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Digantung, ORI Buka Suara, Sulit jadi Orang Terpilih Seperti PPPK
- ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk Honorer yang Tak Masuk Database BKN, Ada Rekrutmen Khusus PPPK? Semoga