Akademisi Soroti Menteri PDT

Belum lagi, soal tumpang tindihnya kewenangan antar kementerian yang skup kerjanya hampir sama. Lemahnya kordinasi antar kementerian terkait, menjadi salahsatu faktor tidak efektif dan sinergisnya kinerja Kementerian PDT. “Jika hal ini tidak segera di evaluasi dan dibenahi, maka akan banyak duit negara yang harusnya sudah bisa dinikmati masyarakat daerah dalam bentuk pembangunan, menguap begitu saja,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pria yang sering melakukan penelitian di banyak daerah tertinggal ini juga mempertanyakan, sebetulnya apa saja yang sudah dialakuakan Kementerian PDT selama ini? Toh, ketika dirinya ke Kalimantan, masih ada saja daerah-daearah berpotensi yang belum tersentuh pembangunan.

“Saya tidak habis pikir, soal itu dan saya juga tidak paham, apa kriteria akademis atau rujukan jelas, yang digunakan oleh kemen PDT dalam menentukan daerah saasaranya,” paparnya. Oleh karena itu, Sofyan berharap, presiden bisa mengevaluasi kementerian PDT, demi harapan presiden soal pengentasan sebanyak-banyak daerah tertinggal. “Citra SBY akan tercoreng di banyak daerah jika, pembantunya gagal menterjemahkan, seperti apa model pembangunan yang harus dilakukan di bawah,” jelasnya.

Senada dengan peneliti IPB, Ketua Relawan Pemberdayaan Relawan Desa Nusantara Suryokoco, mengatakan, tidak jelasnya pembangunan yang dilakukan Kementerian PDT sebetulnya tidak lepas dari input data yang didapat oleh kementerian tersebut.