Akademisi Soroti Upaya Pencegahan Kematian Petugas KPPS di Pemilu 2024

Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Paranadipa menyoroti jaminan keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada petugas KPPS.

Menurut Mahesa, meski ada persyaratan surat keterangan sehat bagi petugas KPPS, namun tidak dilengkapi dengan surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas). Tetapi saat mendaftar KPPS tidak adanya syarat kepesertaan BPJS.

“Penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, ginjal, tuberkulosis, stroke, kanker, penyakit jantung, ginjal, hati, paru, dan penyakit imun, memang penyakit yang berisiko cukup tinggi kalau dipaksakan dengan beban kerja yang berat,” kata Mahesa.

Itu sebabnya Mahesa merekomendasikan agar KPU memastikan skrining telah dijalani oleh seluruh petugas untuk meminimalkan risiko, terutama petugas dengan kategori sedang-berat.

Karena itu, lerlu juga sosialiasi dan edukasi terkait keselamatan kerja untuk meniminalkan terjadinya peristiwa yang tak diharapkan.

"Jangan anggap kematian anggota KPPS adalah hal biasa, MHKI akan terus memantau agar aturan keselamatan KPPS tak hanya di atas kertas," kata Mahesa.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) M. Subuh menganggap regulasi yang sudah dibuat tidak serta merta menyelesaikan permasalahan jika tidak ditindaklanjuti secara fokus dan serius. Misalnya pada proses seleksi anggota KPPS yang dianggapnya baru optimal, belum maksimal.

“Membuat perencanaan yang komprehensif terkait proses pemeriksaan calon KPPS, membuat roadmap standar pemeriksaan kesehatan, serta memperkuat kerja sama lintas sektoral, khususnya dengan pelayanan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan (Dinkes, Fasker, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja),” saran Subuh.