Akal-Akalan Junta Myanmar Singkirkan Pesaing Partai Jenderal Menjelang Pemilu
jpnn.com, NAYPIDAW - Junta militer Myanmar menghalalkan segala cara demi memastikan hasil pemilu tahun ini sesuai dengan keinginan mereka.
Komite yang terdiri dari para jenderal tertinggi di militer Myanmar itu bahkan berupaya menyingkirkan semua kompetitor sebelum pertarungan dimulai.
Pada Jumat (27/1), junta selaku pengendali de facto pemerintahan Myanmar mengumumkan serangkaian persyaratan baru bagi calon peserta pemilu yang rencananya bakal digelar pada Agustus mendatang.
Berdasarkan aturan anyar tersebut partai-partai yang ingin bersaing secara nasional harus memiliki setidaknya 100.000 anggota, naik dari 1.000 sebelumnya, dan berkomitmen untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dalam 60 hari ke depan atau dicabut pendaftarannya sebagai partai.
Persyaratan ini dinilai menyulitkan hampir semua partai politik kecuali Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan yang memiliki reputasi sebagai perpanjangan tangan militer.
Pada dua pemilu sebelumnya, partai yang dimotori sejumlah purnawirawan jenderal itu selalu kalah dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Kudeta militer yang sukses menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021 jadi akhir masa keemasan NLD.
Ribuan anggota partai tersebut ditangkap atau dipenjara, termasuk Suu Kyi, dan banyak lagi yang bersembunyi.
Junta militer Myanmar memberlakukan aturan baru yang menyulitkan hampir semua partai politik calon peserta pemilu. Hanya satu parpol yang tidak terdampak
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Hubungan dengan Rizky Irmansyah Dituding Rekayasa, Nikita Mirzani Sebut Nama Prabowo
- PBMA Ajak Semua Pihak Patuhi Keputusan MK
- Soal Erick Thohir Langgar Aturan Pemilu Dimentahkan MK
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis
- Saldi Isra: MK Bukan Keranjang Sampah Menyelesaikan Semua Masalah Pemilu