Akal-Akalan Junta Myanmar Singkirkan Pesaing Partai Jenderal Menjelang Pemilu
Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group, yang berbasis di Myanmar selama 15 tahun, mengatakan aturan itu bertujuan memulihkan sistem politik yang dapat dikendalikan militer.
"Partai-partai lain akan menjadi terlalu takut, tersinggung dengan pemilihan palsu, atau akan terlalu mahal bagi mereka untuk melakukan kampanye nasional dalam lingkungan seperti itu. Siapa yang akan mendanai partai politik saat ini?" dia berkata.
"Seluruh kegaduhan ini adalah sesuatu untuk melanggengkan kekuasaan militer. Ini adalah sandiwara. Tidak harus berhasil, karena mereka telah memutuskan apa hasilnya nanti."
Junta mengatakan pihaknya berkomitmen pada demokrasi dan merebut kekuasaan karena pelanggaran yang belum terselesaikan dalam pemilu 2020 yang dimenangkan telak oleh NLD yang berkuasa.
NLD pada bulan November menggambarkan pemilihan itu sebagai "palsu" dan mengatakan tidak akan mengakuinya. Pemilihan itu juga dianggap sebagai kepura-puraan oleh pemerintah Barat. (reuters/dil/jpnn)
Junta militer Myanmar memberlakukan aturan baru yang menyulitkan hampir semua partai politik calon peserta pemilu. Hanya satu parpol yang tidak terdampak
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Persiapan Pilkada 2024, PPP Siap Berkolaborasi dengan Parpol Lain
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Hubungan dengan Rizky Irmansyah Dituding Rekayasa, Nikita Mirzani Sebut Nama Prabowo
- PBMA Ajak Semua Pihak Patuhi Keputusan MK
- Soal Erick Thohir Langgar Aturan Pemilu Dimentahkan MK
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis