Akankah Presiden Bongbong Marcos Mengakhiri Pembantaian di FIlipina?
Kelompok HAM percaya bahwa penembakan tidak dilakukan petugas polisi, melainkan pembunuh bayaran yang terhubung dengan penegak hukum, yang disebut "pasukan kematian".
Belasan anak dan remaja tewas dibunuh, sama nasibnya dengan lebih dari selusin walikota dan pejabat publik lainnya.
Kritikus mengatakan kebanyakan korban ini bahkan tidak terlibat dalam perdagangan narkoba.
Tahun lalu Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dibentuk untuk menyelidiki beberapa pembunuhan anti-narkoba, termasuk tuduhan bahwa polisi mengarang bukti tentang bagaimana penembakan yang dilakukannya adalah upaya membela diri.
Tetapi ICC mundur ketika Departemen Kehakiman Duterte berjanji untuk mengadakan penyelidikannya sendiri atas kasus-kasus tersebut.
Orang miskin sering menjadi sasaran
Walau kampanye narkoba ini memuncak di awal tahun pemerintahan Duterte, menurut data dari organisasi penelitian yang berbasis di Amerika ACLED, puluhan kematian terkait dengan upaya anti-narkoba pada tahun 2021 masih terjadi.
Meski Duterte bersumpah untuk menargetkan "raja narkoba" dalam "perangnya", sebagian besar yang terbunuh dan dipenjara adalah orang dari kalangan miskin.
"Untuk memberi makan keluarga, Anda perlu menjual narkoba," kata Bilog, seorang pengedar sabu di Masambong.
Rodrigo Duterte terpilih sebagai presiden pada tahun 2016 dengan janji memerangi narkoba di Filipina
- Di Balik Gagasan Penerbit Indie yang Semakin Berkembang di Indonesia
- Dunia Hari Ini: 26 Tahun Hilang, Pria Aljazair Ini Ditemukan di Ruang Bawah Tanah Tetangga
- 22 Pemain Timnas Indonesia untuk Menghadapi Irak dan Filipina, Ada Kejutan
- Dunia Hari Ini: PM Slovakia Ditembak Sebagai Upaya Pembunuhan Bermuatan Politik
- Ramai-Ramai Tolak RUU Penyiaran: Makin Dilarang, Makin Berkarya
- Dunia Hari Ini: Aktivis Thailand Meninggal Setelah Mogok Makan di Penjara