AKAR Minta Pemerintah Lakukan Hal dalam Program Ketahanan Pangan dan Energi

Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ini harus diwujudkan untuk mencegah konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.

“Pemerintah juga dapat menerapkan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan dalam kebijakan ini. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat satwa liar, serta memastikan regenerasi hutan. Kebijakan ini harus didukung dengan regulasi yang ketat untuk mencegah eksploitasi berlebihan oleh pihak tertentu,“ kata Erwin.

Selain itu, dirinya menyarankan agar pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan harus diperkuat. Pemerintah perlu melibatkan pemantauan independen, baik dari LSM lingkungan, akademisi, maupun masyarakat sipil. Data terkait pembukaan lahan, alokasi penggunaan, dan dampaknya harus dapat diakses secara terbuka.

“Ini juga penting, pemerintah harus memastikan adanya kompensasi ekologis untuk setiap lahan yang dibuka. Salah satu caranya adalah dengan menanam kembali atau merehabilitasi kawasan hutan di wilayah lain yang telah rusak untuk menjaga keseimbangan karbon dan fungsi ekosistem,” kata Erwin. (cuy/jpnn)