Akbar: Negeri Ini Berjalan Tanpa Visi

JAKARTA - Reformasi membawa perubahan cukup siginifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah 14 tahun berjalan, praktik politik dan ketatatanegaraan Indonesia menyisakan berbagai kegalauan. Misalnya tidak ada visi dan arah pembangunan bangsa yang jelas sementara pragmatisme politik dan oligarki makin menggejala di berbagai partai.

"Karena itu transisi demokrasi dan reformasi harus segera diakhiri untuk menghasilkan tradisi politik kenegaraan berjangka panjang dan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di berbagai lembaga dan struktur pemerintahan, harus ikut menyumbangkan pemikiran yang visioner," kata Akbar Tandjung, saat menutup diskusi bertema "Menjawab Permasalahan Bangsa: Sumbangsih Pemikiran Alumni HMI", diselenggarakan Yayasan Bina Insan Cita, di Hotel Kaesar, Jakarta, Sabtu (12/5).

Mantan Ketua Umum HMI ini menjelaskan visi dan arah pembangunan bangsa yang jauh ke depan tidak dimiliki Indonesia, ketika perubahan politik dan kenegaraan terjadi. Yang ada hanya visi misi presiden saja. Padahal ketika Orde Baru, arah pembangunan, jelas berdasarkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara).

“Dalam praktik politik kenegaraan selama reformasi sejak 1999, kita dan elemen masyarakat merasakan ada kekosongan acuan bagi pembangunan masa depan bangsa yang lebih visioner yang komprehensif, baik dari visi-misi presiden terpilih maupun gabungan dari visi misi tersebut dengan pemikiran para tokoh bangsa dan parlemen yang disusun setelah presiden baru terpilih," kata Akbar.