Akhir Tahun, Menteri LHK Bersilaturahmi ke PBNU

Akhir Tahun, Menteri LHK Bersilaturahmi ke PBNU
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bersalaman dengan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (30/12). Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tutup tahun 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memboyong jajaran Eselon I dan para pakar untuk bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (30/12).

Kedatangan Menteri LHK diterima langsung oleh Ketua PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj beserta jajarannya. Selain menggelar diskusi, pada kesempatan tersebut juga disepakati rencana kerja sama bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami membicarakan banyak hal, terutama tentang rencana kerja sama membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah, yakni Reforma Agraria dan akses Hutan Sosial,” kata Menteri Siti.

Akhir Tahun, Menteri LHK Bersilaturahmi ke PBNU

Menteri Siti Nurbaya (kiri) saat berbincang dengan Ketua PBNU di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (30/12)

KLHK sendiri terus berupaya melakukan pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahan yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.

Program pemerintah ini, menurut Siti Nurbaya, telah sejalan dengan paparan yang disampaikan Ketum PBNU Said Aqil. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Said menyerahkan hasil Bahtsul Masail Maudhu'iyyah, Munas Konbes NU 2017 tentang Distribusi Lahan kepada Menteri LHK.

Silaturahmi ini membicarakan rencana kerja sama membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah yakni Reforma Agraria dan akses Hutan Sosial

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News