Aksi Demo Ambilalih Inalum Ricuh
Penunjukkan E&Y Tidak Transparan
Kamis, 14 Oktober 2010 – 07:51 WIB
Terakhir, pengelolaan Inalum oleh BUMN akan menambah portofolio perusahaan negara. "Jadi, sudah jelas, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk melanjutkan kerja sama dengan pihak Jepang. Kita harus mengelola Inalum sendiri," tambahnya.
Marwan mengatakan, jangan lagi pemerintah memberi ruang bagi perpanjangan kerja sama pengelolaan Inalum dengan Jepang. "Jadi, saat akan melakukan negosiasi dengan Jepang, posisi kita sudah tegas yakni menolak perpanjangan," katanya.
Penolakan kelanjutan kerja sama dengan Jepang sebelumnya juga disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy, Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, dan pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta A Prasetyantoko. Ketiganya meminta agar pemerintah memberikan kesempatan pengelolaan PT Inalum kepada BUMN. "Ini saatnya pemerintah mempertontonkan secara tegas nasionalismenya," kata Romahurmuziy. (did)
JAKARTA – Sejumlah kalangan meminta pemerintah tidak menjadikan hasil audit Ernst & Young (E&Y) sebagai alasan memperpanjang kontrak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kemudahan Akses Lahan & Perizinan Hulu Migas Bisa Mendukung Ketahanan Energi
- Bendungan Ameroro Garapan PT Hutama Karya Hadirkan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat
- LMPR Desak Mendag Tindak Tegas Peredaran Oli Palsu di Jabodetabek
- Gerak Cepat, BRI Peduli Salurkan Bantuan Tanggap Bencana Banjir di Sumatra Barat
- KemenKopUKM Ajak Startup Financial Pitching dengan Global Venture Capital
- Jelang WWF 2024, Pertamina Patra Niaga Memastikan Pasokan Energi di Bali Aman