Aksi Demo Ambilalih Inalum Ricuh

JAKARTA – Sejumlah kalangan meminta pemerintah tidak menjadikan hasil audit Ernst & Young (E&Y) sebagai alasan memperpanjang kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum dengan Jepang. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan, audit E&Y hanya sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Inalum selama ini.

"Apapun hasil audit E&Y, pemerintah harus tegas menolak usulan Jepang untuk memperpanjang kerja sama pengelolaan Inalum, apalagi penunjukkan E&Y diduga tidak transparan," tegas Dito.

Penolakan juga terjadi  di Medan Sumatera Utara. Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur Sumut, Rabu (13/10/2010). Mereka minta pemerintah mengambilalih PT Inalum karena selama ini, PT Inalum tidak memberi kesejahteraan kepada masyarakat Sumut. Demo itupun berakhir ricuh karena saling serang  aparat keamanan dengan aktivis PMII. Para pendemo mendesak masuk, namun ditolak aparat yang berjaga di sana. Dua aktivis akhirnya digelandang ke  kantor polisi untuk diamankan.

Terkait penolakan PT Inalum dikelola konsorsium Jepang,  Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Ires) Marwan Batubara menambahkan, audit E&Y hanya sebagai referensi atau acuan bagi pemerintah mengetahui nilai kompensasi pascapenghentian kerja sama pengelolaan PT Inalum dengan Jepang. "Pemerintah tidak mempunyai keharusan memakai hasil audit tersebut," katanya.