Amin Desak Pemerintah Percepat Digitalisasi UMKM
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak pemerintah memperkuat dan mempercepat pembentukan ekosistem digital untuk membantu pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Fenomena mergernya platform digital raksasa seperti Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo, membuat digitalisasi UMKM menjadi mendesak dan memerlukan langkas taktis strategis.
“Pemerintah tidak bisa mengandalkan cara-cara biasa untuk mempercepat ekosistem digital UMKM, perlu program cepat, taktis dan terukur agar mereka tidak tergilas pebisnis raksasa yang menguasai pasar e-commerce,” tegas Amin dalam siaran pers pada Minggu (23/5).
Lebih lanjut Amin mengatakan Indonesia perlu belajar dari fenomena merger raksasa digital di berbagai negara maju, yang pada akhirnya mengorbankan pelaku usaha kecil dan menengah.
Dia mencontohkan hegemoni Google, Amazon, Facebook, dan Apple di Amerika Serikat atau Alibaba, Tencent, Baidu, ByteDance, dan JD di China.
Faktanya, menurut Amin, raksasa digital di kedua negara tersebut menjadi predator bagi pelaku UMKM. Modus yang diterapkan para raksasa tersebut antara lain mencaplok UMKM, mengintegrasikannya ke dalam platform mereka, atau usaha sejenis untuk mematikan UMKM.
Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV tersebut mendesak pemerintah memastikan konsolidasi GoTo dapat menciptakan efisiensi dalam penyediaan layanan kepada UMKM.
Integrasi kedua perusahaan tersebut, bisa menguntungkan pelaku usaha kecil dan mempercepat proses digitalisasi UMKM sehingga terjadi perluasan pasar bagi pelaku usaha UMKM.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak pemerintah memperkuat dan mempercepat pembentukan ekosistem digital untuk membantu pengembangan pelaku UMKM.
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030
- Solidaritas Buruh Harapkan Prabowo Bentuk Tim Transisi
- Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol, DPR: Indikator Rentannya Kualitas Pendidikan di Indonesia
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
- Pemerintah Siap Blokir Gim yang Mengandung Kekerasan