Amran Bantah Jadi Aktor Suap Kemenpupera
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary membantah menjadi aktor suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Pengacara Amran, Robinson menjelaskan perkenalannya dengan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir merupakan inisiatif dari pengusaha tersebut.
Menurut Robinson, Khoir berinisiatif mendatangi Amran yang baru saja dilantik sebagai kepala BPJN IX. Khoir perkenalkan diri sebagai kontraktor yang selama ini jadi rekanan BPJN IX.
Menurut Robinson, Amran juga pernah ditawarkan mobil Fortuner dan apartemen oleh Khoir. Namun, Amran menolak tegas tawaran itu.
"Kedua, tanggal 13 Januari 2016 sebelum OTT (operasi tangkap tangan) DWP (Damayanti Wisnu Putranti) Khoir sempat menawarkan apartemen di FX Sudirman. Namun, itu ditolak oleh Amran," kata Robinson, Kamis (25/8).
Soal isu yang berkembang yang menyebutkan ada aliran dana mengalir ke Kemenpupera, secara tegas Amran menyatakan jika dana tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang sedang disidik oleh KPK.
"Ini telah dijelaskan oleh klien kami ke penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan dan pada saat bersaksi di sidang-sidang sebelumnya," ujar Robinson.
Ia menuturkan, dana yang disebut diterima oleh Sekjen Kemenpupera telah dijelaskan dan dikembalikan ke Amran. Menurutnya, itu ada bukti pengembalian dananya.
JAKARTA - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary membantah menjadi aktor suap proyek jalan
- Terima Rombongan Mahasiwa Columbia University, Menpora Paparkan Kebijakan Olahraga & Pemberdayaan Pemuda
- Selamat, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari KLHK, Ini Daftar Namanya
- KKB Membakar Sekolah Dasar di Intan Jaya Pagi Tadi
- Bawang Merah di Brebes Gagal Panen, Satgas Pangan Polri Lakukan Pendekatan Ini
- Ribuan Buruh dari Karawang Ikuti May Day di Depan Istana Negara, Mereka Menolak Omnibus Law
- Pendeta Gilbert Diduga Menista Agama, Ketua PITI Minta Polisi Tegas