Analisis Wage Wardana Soal Sikap DPR dan Aspirasi Publik Mengenai RUU Pemilu

Hal yang menarik menurutnya adalah mengenai sikap parpol mengenai normalisasi pilkada.

Pada 29 Januari, lanjut Wage, mengutip pemberitaan dari salah satu media, terkait peta dukungan parpol di DPR mengenai RUU pemilu, maka didapat sebaran bahwa Gerindra dengan 78 kursi mengkaji dan belum memutuskan arah pilkada.

Partai NasDem, Demokrat, PKS dan Golkar mendukung normalisasi Pilkada dengan jumlah kursi gabungan sebanyak 248 kursi.

Sedangkan PDI-P, PPP, PKB dan PAN dengan jumlah kursi gabungan 249, tetap pada sikap tidak melakukan normalisasi pilkada, sehingga pilkada tetap digelar 2024.

Untuk membaca keinginan publik Wage mengaitkan dengan hasil survei Indikator 1-3 Februari 2021.

"Seluruh konstituen menghendaki pemilu serentak dan pilkada serentak dilakukan dalam waktu berbeda, dengan persentase tertinggi adalah pemilih PPP dengan 83.3 persen dan dukungan terendah diberikan oleh konstituen PAN 50 persen, dengan catatan di PAN yang menghendaki dilakukan bersamaan adalah 35.7 persen,” jelasnya.

Terkait normalisasi pilkada, Wage mendetailkan menurut survei tersebut, baik tahun 2022 dan tahun 2023 konstituen partai menghendaki adanya normalisasi,

"Dengan tingkat dukungan tertinggi untuk tahun 2022 diberikan oleh konstituen PAN dengan 71.4 persen dan terendah adalah konstituen PDIP dengan 56.1 persen. Sedangkan untuk tahun 2023, dukungan tertinggi diberikan konstituen PKB dengan 72.3 persen dan terendah adalah konstituen Partai Gerindra sebanyak 52.7 persen,” rincinya.