Ancam Hentikan Aktivitas Investor Australia
jpnn.com - BANJARMASIN - Anggota DPRD Provinsi Kalsel akhirnya mengeluarkan sikap terhadap aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia kepada pejabat-pejabat negara Indonesia. Pernyataan sikap tersebut dibacakan Ketua DPRD Kalsel di hadapan seluruh anggota dewan yang berhadir pada rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (26/11) pagi.
"Tindakan penyadapan ini adalah tindakan seolah-olah Indonesia musuh," ucap Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Nasib Alamsyah.
Menurutnya, sebagai negara sahabat, seharusnya pemerintah Australia tidak melakukan tindakan di luar batas kepatutan. Tindakan yang dilakukan pemerintah Australia ini adalah perbuatan yang arogan dan menganggap Indonesia bukan negara yang harus dihormati.
Adapun pernyataan sikap dewan sebagai berikut, mengutuk keras tindakan penyadapan oleh pemerintah Australia, mendukung pemanggilan pulang duta besar Indonesia untuk Australia, mendukung penuh langkah-langkah atau sikap yang diambil pemerintah untuk meninjau kembali semua kerjasama dengan Australia. Terakhir, mengambil langkah yang lebih tegas apabila Perdana Menteri Tony Abbot bila tidak meminta maaf.
"Memang akan timbul berbagai permasalahan, tapi kehormatan bangsa jauh lebih berharga," ucapnya dengan disambut teriakan merdeka, merdeka dari sebagian anggota dewan.
Bahkan kalau perlu, kata Nasib, sebagai bentuk aksi protes terhadap penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia, para investor yang berasal dari Australia yang bekerja di sektor tambang dan perkebunan sawit di Kalsel akan dihentikan kegiatannya.
"Kami tidak mengusir mereka (investor Australia), tapi kami ingin kegiatan usahanya dihentikan sampai ada pernyataan sikap yang jelas dari pemerintah Australia," tegasnya. (hni)
BANJARMASIN - Anggota DPRD Provinsi Kalsel akhirnya mengeluarkan sikap terhadap aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia kepada pejabat-pejabat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dua Anak Perempuan Tenggelam saat Berenang di Sungai Enim
- Peduli Pendidikan, Polres Inhu Bangun MCK dan Pojok Baca di SD Marginal Rakit Kulim
- Penyelundupan 2.540 Ekor Burung Melalui Pelabuhan Bakauheni Digagalkan
- Ada Honorer Hampir Punya SK PPPK, tetapi Dicoret BKN, Alasannya Jelas
- DIY Usulkan 354 Formasi CPNS dan 2.590 PPPK 2024, Begini Penjelasan Amin Purwani
- Dihantam Gelombang, Kapal Bermuatan Sembako Tenggelam di Perairan Kepulauan Meranti