JPNN.com 
Anggap RUU HIP Belah Masyarakat, Ustaz Mahfuz Kritisi DPR
"Dampak COVID-19 tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita, menurut BPS minus tujuh persen," beber dia.
Mahfuz pun mendorong DPR membahas hal yang menyentuh masyarakat saat ini. Semisal, membahas kebijakan biaya rapid test yang mahal, sekaligus mendesak pemerintah menggratiskannya.
"Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan. Kalau ada rekstrukturisasi, bisa terjadi gelombang kolaps UKMK secara bersamaan," kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.
Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat dengan Menteri Hukum dan HAM (HAM) Yasonna H Laoly dan DPD RI, Kamis (2/7), mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas 2020. Forum itu juga menyepakati penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas.
Namun, RUU HIP tidak termasuk yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020. RUU HIP tetap dipertahankan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.(mg10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengaku heran dengan sikap DPR yang tetap mempertahankan RUU HIP dalam Prolegnas 2020.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Andi Arief: Belum Ada Bukti PSI dan Gelora Curang
- Bicara Kecurangan Pemilu, Sekjen Gelora Ungkap Fenomena Geser dan Gusur Suara
- Survei SPIN: Partai Gelora dan PSI Penuhi Ambang Batas Parlemen
- Survei SPIN: Elektabilitas PSI dan Gelora Naik Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
- Elektabilitas PSI dan Gelora Terdongkrak Tokoh Parpol dan Prabowo-Gibran, Begini Datanya
- Tanggapi Twit Fahri Hamzah, Ahmad Sahroni: Jangan Takabur, Bang
