Anggaran Daerah Masih Dibajak Elit Lokal

JAKARTA - Anggaran daerah masih menjadi "target empuk" yang rawan dibajak elit daerah. Pola yang digunakan bermacam "macam, mulai bantuan sosial (bansos), bantuan partai politik, belanja penunjang operasional, sampai pelesiran mahal berkedok perjalanan dinas para pejabat daerah.

"Pembajakan anggaran ini mengkhianati kepentingan rakyat," kata Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Hadi Prayitno di Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya, Jakarta Selatan, kemarin (19/12).

FITRA melakukan pemetaan berdasarkan hasil audit semester I tahun 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Hasil yang diperoleh cukup mencengangkan. Dari laporan realisasi APBD 2009 ditemukan penyimpangan penggunaan bantuan sosial sebesar Rp 765,3 miliar yang tersebar di 19 provinsi. "Kecenderungannya bansos hanya dibagikan oleh elit daerah kepada jaringan politik dan pengikutnya saja," terang Hadi.

Modus penyimpangannya beragam. Di antaranya, pemberian bantuan tanpa adanya pengajuan usulan, pemberian yang melebihi alokasi terhadap satu organisasi, potongan pada setiap item bantuan dan tidak adanya pertanggungjawaban atas penggunaan. "Bahkan, terindikasi adanya bantuan fiktif," bebernya. Celah lain yang marak digunakan adalah belanja penunjang operasional bagi kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai aturan. Hasil audit BPK kembali menemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 58,4 miliar. "Padahal, setiap tahun BPK sudah membuat statement tidak boleh dianggarakan. Tapi, ini memang bagian dari modus yang sulit dikendalikan," ujar Hadi.