JPNN.com 
Anggaran Subsidi BBM Mencapai Rp 502 Triliun? PKS: 'Statement' Lebay
Namun, hingga kini belum diketahui besaran angka kenaikan tersebut, termasuk juga harga keekonomian BBM bersubsidi.
Data yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait harga keekonomian Pertalite dan Solar berbeda-beda.
"Semestinya tugaskan BPK untuk menghitung HPP (harga pokok produksi) Solar dan Pertalite ini agar clear dan akurat," ungkapnya.
Ke depan, Mulyanto berharap pemerintah membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM.
Artinya, pemerintah harus menunjuk satu menteri yang berwenang dan kompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat agar data yang dirilis pemerintah tidak beda-beda.
"Jangan seperti sekarang, setiap menteri dengan mudah menyampaikan data terkait rencana kenaikan harga BBM. Data yang dikeluarkan satu menteri dengan menteri lain berbeda. Masyarakat jadi bingung mau percaya pada data yang mana," kata Mulyanto. (mcr28/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah harus jujur dalam menyampaikan data subsidi BBM
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Sepanjang 2024, Pelindo Petikemas Setor Kewajiban Ke Negara Capai Rp 1,94 Triliun
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta
- IJMI Sebut Pekerja Sawit Indonesia Rawan Dieksploitasi
