Anggaran Subsidi BBM Mencapai Rp 502 Triliun? PKS: 'Statement' Lebay

Minggu, 28 Agustus 2022 – 14:35 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah harus jujur dalam menyampaikan data subsidi BBM. Ilustrasi/foto: Ricardo/JPNN.com

Namun, hingga kini belum diketahui besaran angka kenaikan tersebut, termasuk juga harga keekonomian BBM bersubsidi.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Subsidi BBM Bisa Dialihkan Kepada 2 Sektor Ini, Bermanfaat Banget

Data yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait harga keekonomian Pertalite dan Solar berbeda-beda.

"Semestinya tugaskan BPK untuk menghitung HPP (harga pokok produksi) Solar dan Pertalite ini agar clear dan akurat," ungkapnya.

Ke depan, Mulyanto berharap pemerintah membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM.

Artinya, pemerintah harus menunjuk satu menteri yang berwenang dan kompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat agar data yang dirilis pemerintah tidak beda-beda.

"Jangan seperti sekarang, setiap menteri dengan mudah menyampaikan data terkait rencana kenaikan harga BBM. Data yang dikeluarkan satu menteri dengan menteri lain berbeda. Masyarakat jadi bingung mau percaya pada data yang mana," kata Mulyanto. (mcr28/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: