Anggota DPR Trauma ke Sumbar

Padahal jauh hari sebelum kunker, kata Mulyadi dan Refrizal, pihak kesekjenan DPR RI sudah menyurati gubernur terlebih dahulu dan bahkan karena alasan kesibukan gubernur, kami pun menyerahkan jadwal bertemu gubernur kepada protokler setempat. "Tapi hasilnya tetap sama, kami tidak berhasil bertemu gubernur."

Di sisi lain, kata Mulyadi yang juga Wakil Ketua Komisi Infrastruktur itu, dari hasil kunjungan kerja kami ke berbagai pelosok di Sumbar tersebut terungkap bahwa masyarakat dan pelaku usaha sangat membutuhkan perbaikan dan penambahan infrastruktur. "Tapi teramat sulit bagi Anggota DPR asal Sumbar untuk memenuhinya karena dalam mekanisme kunjungan kerja mengisyaratkan untuk bertemu dengan gubernur selaku penanggung jawab daerah," tegasnya.

Terlebih pasca gempa bumi 30 September 2009 lalu yang secara fakta masyarakat Sumbar itu sangat memerlukan perhatian dan bantuan khusus dari pemerintah pusat. "Posisi itulah yang akan dimainkan oleh DPR dan DPD agar pemerintah melalui kementerian terkait bisa sedikit berpihak kepada daerah dan rakyat Sumbar yang saat ini masih berkutat menormalisasi kehidupannya," kata Mulyadi.

Sementara Azwir Dainy Tara dari Partai Golkar selain mengungkapkan kekecewaan yang sama juga melihat pemerintahan provinsi Sumbar itu aneh. "Sudahlah miskin dari sisi pendapat, sombong lagi. Banyak niat baik kita dari parlemen ini untuk memperjuangkan anggaran bagi Sumbar tiba-tiba kandas," tegasnya.