JPNN.com

Anggota Komisi VI Minta PLN Perluas Keringanan Tarif Listrik

Jumat, 03 April 2020 – 21:26 WIB Anggota Komisi VI Minta PLN Perluas Keringanan Tarif Listrik - JPNN.com
PLN. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan, pandemi virus corona memberi dampak ekonomi yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Karena itu, pemerintah wajib mengkaji dampak krisis ini terhadap perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat virtual antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Jumat (3/4). Dia pun mendorong Kementerian BUMN agar meminta PT PLN (Persero) mempertimbangkan kemungkinan memperluas keringanan tarif listrik selama masa krisis Covid-19.

“Agar PLN melakukan kajian kemungkinan memberi keringanan tarif bagi pelanggan 1300 VA, mengingat mereka juga terdampak akibat krisis pandemi covid-19,” kata Deddy, melalui pernyataan tertulis pada wartawan, Jumat (3/4).

Selanjutnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta BUMN mengidentifikasi dan memitigasi kondisi ekuitas, cashflow dan beban utang akibat kurs yang terdampak krisis Covid-19. Deddy khawatir pandemi corona membawa dampak lebih besar jika tidak dilakukan identifikasi dini.

“Kemungkinan juga pertumbuhan ekonomi meleset jauh di bawah ekspektasi, ini yang harus diidentifikasi agar bisa dilakukan langkah untuk mengurangi dampaknya,” ujar Deddy.

Untuk memberi rasa aman dan kepastian pada usaha kecil, kata Deddy, Kementerian BUMN juga dia minta melakukan terobosan melalui bank milik negara untuk memberi bantuan modal harian. Bantuan modal harian itu dapat disalurkan pada pedagang kecil di pasar atau bantuan untuk nelayan.

“Meminta bank milik negara, terutama BRI, turun memberi bantuan modal harian pada pedagang kecil, bantuan solar untuk nelayan melaut atau di tempat pelelangan ikan,” ungkap wakil rakyat dari dapil Kalimantan Utara tersebut.

Adapun pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp405 triliun untuk penanganan pandemi corona. Anggaran itu akan digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan dan stimulus KUR, hingga program pemulihan ekonomi.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...