Anggota Senat Akademik UPI Pertanyakan Transparansi Penetapan Calon Rektor

“Pada audiensi tersebut, salah seorang anggota MWA menyampaikan bahwa hasil asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial oleh tim independen akan dijadikan sebagai tolok ukur utama penetapan calon rektor. Kenyataannya, proses dan hasil penetapan calon rektor UPI tidak disampaikan secara transparan kepada bakal calon maupun civitas akademik,” ungkap Edi.

“Dengan demikian, pernyataan Ketua MWA dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor UPI bahwa pemilihan harus objektif dan transparan patut dipertanyakan. Padahal, saat itu sempat keluar pernyataan bahwa pertanggungjawaban panitia bukan hanya di dunia, melainkan turut dipertanggungjawabkan di akhirat,” guru besar bidang ilmu komunikasi pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) ini melanjutkan.

Menurut Edi, tidak menutup kemungkinan bakal calon akan menggugat penetapan calon rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setidaknya ada dua materi gugatan yang bisa diajukan.

Pertama, berkait Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur metode pemungutan one person three vote dengan unsur menteri yang membidangi pendidikan tinggi hanya satu suara yang jelas-jelas bertentangan dengan Statuta UPI.

“Kedua, menyangkut hasil pemilihan calon rektor yang tidak mempertimbangkan parameter penilaian tim independen, rekam jejak, dan presentasi kertas kerja secara objektif. Artinya, MWA melanggar peraturan yang justru dibuat oleh MWA itu sendiri,” ujar Edi.

Sehari sebelumnya, Senin (5/5/2025) MWA menetapkan tiga calon rektor UPI, yaitu Didi Sukyadi, Vanessa Gaffar, dan Yudi Kusmayadi melalui sidang tertutup.

Ketua panitia pemilihan Rektor UPI 2025-2030 Nu’man Abdulhakim mengklaim penilaian dilakukan secara objektif dan melibatkan lembaga lembaga independen. (dil/jpnn)