JPNN.com 
Anies Seenaknya Ubah UMP, Pengusaha Tak Akan Lupa Sampai 2024
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar aturan Pemerintah Pusat.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2015 tentang pengupahan.
Dia pun menyindir bahwa Anies seharusnya tidak boleh melanggar aturan apalagi bila ingin menjadi calon presiden (Capres).
Hariyadi pun memastikan bahwa kesewenang-wenangan ini tidak akan dilupakan kalangan pengusaha.
“Ini melanggar loh. Dan dia sebagai gubernur yang seharusnya paham sekali masalah ini melanggar, jadi catatan sendiri apalagi kalau mau nyapres,” ucap Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12).
Hariyadi bilang, bila mau mengubah formula UMP 2022 Anies seharusnya langsung mengajukan ke Presiden Joko Widodo.
“Pak Anies waktu itu minta mengubah formula ditujukan ke Kemenaker. Enggak ada korelasinya. Kalau mau minta perubahan formula langsung saja ke presiden,” kata dia.
Dia menambahkan, penentuan UMP harusnya melalui mekanisme tripartit yakni, antara pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi, dan pakar ekonomi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar aturan Pemerintah Pusat.
- Politikus PDIP Ini Sebut Anies dan Ahok Cocoknya Berduel Bukan Berduet
- Zulhas Sebut Kemenangan Prabowo-Gibran Bukan Didasari Bansos, PDIP Singgung Putusan MK
- Zulhas Sebut Prabowo-Gibran Dipilih karena Dicintai Rakyat, Bukan Bansos
- Gerindra Respons Pernyataan Ganjar Pranowo soal Politik Akomodasi
- Diminta Maju Sebagai Cagub DKI Lagi, Anies Minta Izin untuk Berpikir
- Habiburokhman Gerindra: Kalau Itu Pilihan Pak Ganjar, Kami Tidak Akan Menghalangi
