Apakah DPD Dipimpin OSO Itu Sah? Begini Kata Menkumham
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah tidak mau ikut campur dengan persoalan di DPD RI, yang kini masih terdapat dua pandangan.
Itu terkait dengan sah atau tidak sahnya kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), sebagai Ketua DPD RI menggantikan M Saleh.
"Kami serahkan saja (ke DPD). Kan lagi ada dua pandangan. Ada yang mengatakan sah, ada yang protes. Silakan saja," ujar Yasonna di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4).
Pemerintah, kata Yasonna, hanya bisa melihat apa yang terjadi di lembaga perwakilan daerah itu. Apalagi pejabat Mahkamah Agung (MA) telah mengambil sumpah OSO sebagai ketua yang baru.
Tapi, saat ditanya apakah DPD di bawah pimpinan OSO sudah sah, Yasonna tidak menjawab secara tegas.
"Ini belum kami kaji. Tapi kan beberapa pandangan demikian (pandangan sah)," tambah mantan politikus Senayan itu. (fat/jpnn)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah tidak mau ikut campur dengan persoalan di DPD RI, yang
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Fadel Muhammad: Kami Ingin DPD Mempunyai Keterlibatan dengan Pemda
- Gambar Komeng
- Inggris Diminta Kembalikan Aset dan Manuskrip Asli Milik Sri Sultan Hamengku Buwono II
- Berkat Hal Ini, Pj Gubernur Agus Fatoni Raih Penghargaan Peduli HAM dari Menkumham
- Agus Rahardjo ke Bawaslu, Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu
- Pakar Sebut DPD Tak Berwenang di Pansus Kecurangan Pemilu 2024