APBD Cuma Rp 6,3 Triliun, Kabupaten Badung Jauh Ungguli Jakarta soal Kebahagiaan Warga

APBD Cuma Rp 6,3 Triliun, Kabupaten Badung Jauh Ungguli Jakarta soal Kebahagiaan Warga
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat berkunjung ke Kabupaten Badung, Bali. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku kagum dengan pengelolaan kebijakan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung, Bali. Menurut dia, dalam beberapa aspek, kabupaten berpenduduk 468.346 jiwa tersebut bahkan sudah mengungguli Jakarta.

Kesimpulan tersebut diambil Gembong setelah melakukan kunjungan kerja lintas komisi ke Kabupaten Badung pada 30 Januari hingga 1 Februari 2020. Pada kesempatan itu dia menyaksikan langsung dan mempelajari berbagai kesuksesan Kabupaten Badung.

"Kabupaten Badung sudah mampu menghapus pajak bumi dan bangunan untuk seluruh segmen non-komersial, memiliki PAD Rp 5,3 T (84% dari APBD) sementara Kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran," ujar Gembong, Sabtu (1/2).

Dalam hal pembangunan manusia, Badung juga lebih baik dari Jakarta yang dipimpin seorang pakar pendidikan. Gembong mengatakan, IPM Badung sudah mencapai 80,57 sedangkan Jakarta di 80,46. Sedangkan Indeks Kebahagiaan Badung berada di angka 76,14, sementara Jakarta hanya 71,33.

Selain itu, lanjut Gembong lagi, dengan karakteristik keberagaman etnis-suku bangsa yang hampir sama dengan DKI Jakarta, Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi, yaitu 80,24. Sementara DKI Jakarta hanya di angka 71,3.

"Padahal kita ketahui bersama, APBD DKI Jakarta Rp 87,9 triliun, sementara Kabupaten Badung hanya Rp 6,3 triliun," tambah dia.

Fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis. Karena dibandingkan dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya.

"Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai acuannya. Sementara DKI Jakarta hampir tidak memiliki masterplan pembangunan di era gubernur saat ini," beber Gembong.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku kagum dengan pengelolaan kebijakan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung, Bali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News