APBD jadi Alat Tawar-menawar
Selasa, 10 April 2012 – 06:18 WIB
Dalam penyusunan anggaran di daerah, Andrinof mengusulkan sebaiknya terkonsentrasi di satu unit saja. Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dinas-dinas hanya memberikan masukan. Dengan begitu, penentuan alokasi anggaran akan lebih selektif.
"Sekarang ini masing-masing unit SKPD dan dinas-dinas mengajukan usul anggaran, kemudian digabungkan. Ketika ditotal jauh di bawah kapasitas fiskal daerah, dikurang-kurang supaya pas. Begitu saja," ungkapnya.
Akibatnya, banyak anggaran daerah yang tidak jelas target dan manfaatnya. Pada gilirannya, itu melanggengkan praktik korupsi. "Memang banyak program atau kegiatan yang aneh-aneh atau besarannya mengada-ada," kritiknya.
Penyusunan anggaran akhirnya tidak mencerminkan prioritas daerah. Kalau alokasi anggaran diputuskan dengan mengikuti prioritas, seharusnya ada unit SKPD atau dinas yang pada tahun tertentu jatah anggarannya minim.
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Andrinof A. Chaniago mengatakan, perencanaan anggaran daerah memang kian memburuk
BERITA TERKAIT
- Info Terkini dari KPK soal Aliran Uang Korupsi Telkomsigma
- Putri Zulhas Dampingi Mendag Bertemu Mahasiswa Indonesia di MIT
- Bu Tantri: PPPK Ini Dibebankan ke APBD, Anggaran Terbatas
- Pendaftaran CPNS & PPPK 2024: Sebegini Jumlah Formasi Khusus
- PPPK 2024: Maaf, Honorer Non-Database BKN Harus Siap Perpisahan
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Honorer Satpol PP Harus Tahu Info Penting Ini