Arahan Tegas Presiden Jokowi Terkait Penanganan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan tegas terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yaitu jangan menunggu api membesar. Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Istana Negara (6/8) pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.

“Saya minta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota, berkolaborasi, bekerja sama dibantu Pemerintah Pusat. Kepada Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD, usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil apa pun segera padamkan,” ujar Jokowi sebagaimana siaran pers KLHK.

Rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota daerah rawan karhutla.

Presiden Jokowi mengingatkan peristiwa karhutla pada 2015 jangan sampai terulang. “Memang benar pada 2015 dan tahun sebelumnya, karhutla terjadi hampir di seluruh provinsi, di mana kerugian yang diakibatkan mencapai Rp 221 triliun. Luas lahan yang terbakar 2,6 juta hektare,” ungkap Presiden Jokowi.

“Jika dibandingkan dengan 2016, jumlah hotspot karhutla pada 2019 turun dibanding 2018 angkat hotspot naik. Hal ini tidak boleh terjadi. Harusnya turun tiap tahun dan tidak boleh naik,” lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa seluruh pihak jangan meremehkan hotspot.

“Kita semua harus waspada. Utamakan pencegahan, jangan sampai api membesar. Saat api muncul harus segera padamkan,” tegas Jokowi

Untuk itu Jokowi meminta semua pihak untuk memprioritaskan patroli terpadu dan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, upaya waterbombing, hingga penegakan hukum. Presiden menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran.