Aria Bima PDIP Usulkan Gerakan Tutup Mulut di Tengah Pandemi Corona
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengusulkan untuk melakukan lockdown mulut atau menutup mulut di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Bima, usulan ini bisa dijadikan gerakan untuk memperkuat apa saja yang sudah disampaikan pemerintah.
“Memberikan penguatan dari kami (DPR), tugas legislasi dan tugas pengawasan kami yakni mengenai hal yang terkait dengan masalah menutup rapat mulut, pimpinan,” kata Bima saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/4).
Aria memandang bahwa ada suatu gerakan yang harus dilakukan yakni lockdown mulut untuk seluruh masyarakat.
Menurut Aria, dari beberapa negara yang sangat signifikan terhadap penularan dan penyebaran virus itu bukan melakukan lockdown dalam arti menutup suatu lokasi. Namun, lebih kepada lockdown ‘menutup mulut’ yang terkena maupun yang tidak terkena.
“Itu cukup berhasil, pimpinan. Saya berharap karena di sini DPR yang mewakili berbagai wilayah untuk bisa menyosialisasikan ini, partai politik bisa menyosialisasikan ini,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menjelaskan me-lockdown mulut itu bisa dilakukan dengan menggunakan masker standar yang nonmedis. Sementara, kata dia, untuk masker yang berstandar medis diprioritaskan untuk yang memang memerlukan seperti kawan-kawan yang di barisan terdepan menangani korban di rumah sakit-rumah sakit.
Aria berharap masker penutup mulut atau masker nonmedis ini bisa terbuat dari apa saja dan digerakkan ke seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta jiwa ini.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengusulkan untuk melakukan tutup mulut di tengah pandemi Covid-19.
- Komisi VI DPR Minta Kemendag dan Penegak Hukum Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu
- Komisi VI DPR Apresiasi Kesiapan Pertamina Menghadapi Lebaran 2024
- Legislator Minta SPBU Nakal Diproses Hukum, Biar Jera!
- TikTok Shop Muncul Lagi, DPR Waswas soal Serbuan Produk China
- Integrasi TikTok Shop dan Tokopedia, DPR: Ekonomi Digital Suatu Keniscayaan
- Din dan Jumhur Pimpin Aksi Tuntut DPR Gunakan Hak Angket