Aroma Korupsi di Kawasan Karebosi

Ditegaskannya, meski BPN telat mengambil kebijakan, tetapi, paling tidak tindakan Kepala BPN yang baru  ini perlu diapresiasi atas kebijakan yang diambil untuk tidak akan menerbitkan HPL, karena melanggar undang-undang. Tetapi, seharusnya perlu sesegera mungkin untuk mengambil tindakan hukum sesuai kewenangannya agar publik menilai tindakan tersebut serius.

Terkait sikap BPN saat awal-awal proses pembangunan karebosi diributkan, Zulkifli, melihat, kebijakan dan sikap diam yang dilakukan BPN waktu itu sebuah sikap yang salah. Jika waktu itu BPN tegas maka karebosi tidak mungkin direvitalisasi. "Kejaksaan harus menyelidiki. Jangan sampai ada dugaan suap dan gratifikasi atas revitalisasi karebosi," kuncinya. (abg)