ASPADIN Minta Pemerintah Melindungi Para Pelaku Usaha AMDK dari Isu BPA

Dia menyampaikan adanya bahaya kesehatan AMDK galon PC ini terkesan hanya untuk menakut-nakuti masyarakat saja.
Willy menyebut ada beberapa jenis kualitas galon polikarbonat yang digunakan para industri AMDK yang ada di Indonesia, mulai dari kualitas paling rendah (grade 5) hingga kualitas paling baik (grade 1).
"Jika itu dilakukan di daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa, itu sama sekali enggak bisa jawab. Bisa jadi yang diperiksa itu galon yang grade 5 atau yang paling murah atau galonnya yang rusak saat didaur ulang,” tuturnya.
Jika diwajibkan membuat stiker pelabelan BPA, menurut Willy, itu sama saja akan ada penambahan investasi lagi. Selain itu, pihak-pihak tertentu akan memanfaatkan wacana ini untuk persaingan usaha yang tidak sehat.
Pengusaha AMDK polikarbonat lainnya yang juga Ketua DPD ASPADIN Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (JDB), Evan Agustianto juga mengeluhkan hal yang sama. Dia menilai wacana kebijakan pelabelan BPA yang hanya ditargetkan untuk galon guna ulang sangat diskriminatif.
“Wacana pelabelan BPA ini sebelumnya tidak pernah muncul, tetapi kenapa setelah salah satu produksi merek nasional yang menggunakan galon sekali pakai PET muncul, isu ini jadi ramai. Ada apa ini?” kritiknya.
Kalaupun mau tetap membuat kebijakan pelabelan pada kemasan, dia menyarankan agar itu jangan diberlakukan untuk galon polikarbonat saja, melainkan juga untuk galon sekali pakai berbahan PET.
Para pelaku usaha air minum dalam kemasan (AMDK) di wilayah Kota Medan dan Manado juga menilai wacana pelabelan BPA galon PC bersifat diskriminatif.
ASPADIN meminta pemerintah melindungi para pelaku usaha AMDK dari isu BPA. Sejumlah alasan diajukan sebagai argumentasi.
- Bea Cukai Dorong Potensi UMKM di Banyuwangi & Belitung Tembus Ekspor Lewat Asistensi
- Hadirkan Pelaku Usaha Hingga Akademisi, Kemenko PM Gelar Uji Publik Program Berdaya Bersama
- Hoaks Le Minerale Terafiliasi Israel, Pakar Menilai Ada Upaya Menjatuhkan Produk Lokal
- Antisipasi Dampak Tarif Resiprokal AS, Bea Cukai Jaring Masukan Pelaku Usaha Lewat CVC
- Larangan Penjualan Rokok Radius 200 Meter Dikhawatirkan Bakal Menyuburkan Rokok Ilegal
- DPR: Poin Pelarangan Produksi & Distribusi AMDK Dalam SE Gubernur Bali Harus Dihilangkan