Audit Janggal dan Menyimpang di Kasus BLBI
Jumat, 21 September 2018 – 21:09 WIB
"Kewajiban yang Rp28,4 triliun itu dibayar SN secara tunai setara Rp.1 triliun, dan sisanya dengan penyerahan aset-aset miliknya berupa sejumlah perusahaan," ujar Otto.
"Jadi kewajiban SN timbul karena dia menandatangani MSAA. Tanpa adanya MSAA, SN sebagai pemegang saham tidak punya kewajiban untuk membayar berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu," tambah Otto lagi. (dil/jpnn)
Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang mengadili perkara Syafruddin Temenggung memperhatikan betul detail
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- Akbar Sitorus
- Pemkab Lombok Tengah Optimistis Bisa Kembalikan Kelebihan Bayar Sesuai Audit BPK
- BPK Audit Pengelolaan Keuangan Polda Bali, Irjen Putu Jayan Berkata Begini
- Sambangi Kejagung, TPDI Sebut Pemberian Opini WTP untuk Pemkab Sikka NTT Bermasalah
- Top, Bakamla RI Kembali Meraih Opini WTP
- Konon Ade Yasin Perintahkan Pengumpulan Uang dari ASN, Ini Tujuannya