Selasa, 20 Februari 2018 – 06:57 WIB

Australia Abaikan Penanganan Kesenjangan di Kalangan Aborigin

Kamis, 08 Februari 2018 – 08:00 WIB
Australia Abaikan Penanganan Kesenjangan di Kalangan Aborigin - JPNN.COM

Pemerintah Australia "mengabaikan" kebijakan Closing the Gap yang bertujuan memperbaiki kehidupan penduduk aborigin. Demikian terungkap dalam review atas kebijakan ini 10 tahun setelah diluncurkan.

Poin Utama:

  • Review kebijakan Closing the Gap menyebut Pemerintah Australia mengabaikan kebijakan setelah 5 tahun
  • Laporan menyebut pihak perdana menteri dan birokrat senior menghentikan progres pelaksanaan kebijakan ini
  • Pemuka warga aborigin akan bertemua perwakilan pemerintah untuk membicarakan pemberlakuan kembali kebijakan ini

Kebijakan tersebut dibuat di bawah pemerintahan PM Kevin Rudd pada tahun 2008. Tujuannya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja antara warga aborigin dan non-aborigin.

Laporan tahunan untuk tahun lalu menunjukkan enam dari tujuh tindakan utama tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Pemerintahan PM Turnbull saat ini mempertimbangkan untuk merombak target-target tersebut.

ABC mendapatkan informasi bahwa kantor Departemen Perdana Menteri sedang mempertimbangkan target baru bagi hukum dan perlindungan anak-anak.

Close the Gap Steering Committee - koalisi organisasi non-pemerintah - menyatakan diperlukan komitmen baru untuk mengakhiri ketimpangan.

Kajian komite tersebut menyatakan: "pihak perdana menteri, menteri urusan aborigin, dan birokrat senior semuanya telah menghentikan progres yang diharapkan penduduk asli."

"Setelah komitmen pendanaan dibuat untuk strategi Closing the Gap ... strategi tersebut secara efektif diabaikan dengan pemotongan dana besar-besaran, lebih dari $ 530 juta, dilakukan pada kementerian aborigin dalam anggaran tahun 2014," jelasnya.

Sekitar 60 pemuka aborigin akan bertemu dengan perwakilan pemerintah di Canberra hari Kamis (8/2) ini untuk pembahasan mengenai upaya menyegarkan kembali kebijakan tersebut.

Sebuah makalah diskusi yang disiapkan Departemen Perdana Menteri menyebutkan sasaran di bidang baru:

  • Perumahan untuk mengurangi kepadatan, perumahan berkualitas rendah dan tunawisma
  • Pendidikan tinggi
  • Tanah dan laut "untuk menyelesaikan klaim tanah yang tersisa"
  • Perlindungan anak
  • Hukum untuk mengatasi "residivisme dan kekerasan"

Pemerintah Federal sebelumnya menolak target hukum dan perlindungan anak.

"Perdana Menteri bertekad menantang rasisme... yang tidak hanya menghambat warga Australia asli, namun juga kita sebagai bangsa," kata dokumen tersebut.

"Target-target Closing the Gap yang ditetapkan pada tahun 2008 sangat ambisius, sampai pada tahap sebagian di antaranya tidak dapat dicapai," lanjutnya.

"Target dan pencapaiannya disusun tanpa mengevaluasi bukti secara sistematis," katanya.

Laporan Closing the Gap untuk tahun ini akan dirilis pada hari Senin mendatang.

'Tak akan ada yang berubah'

Michael Mansell dari Pusat Aborigin Tasmania yang akan menghadiri pembicaraan mengatakan tidak sepenuhnya yakin pendekatan baru akan memberi dampak berarti.

"Kekhawatiran saya tidak berubah. Perdana Menteri tidak mau masuk Pemilu dengan kritikan bahwa dia gagal membawa perubahan dalam pengukuran Close the Gap, dan warga Aborigin tak akan jadi lebih baik," kata Mansell.

"Jika kita melihat catatan konsultasi Perdana Menteri, di mana dia sama sekali mengabaikan Pernyataan Uluru tahun lalu ... artinya kita berhak menjadi sangat sinis," ujarnya.

"Jika kita ingin membuat perubahan bagi standar hidup orang Aborigin, maka harus didorong oleh warga Aborigin yang terkena dampak langsung," kata Mansell.

"Perlu perubahan administrasi kebijakan dari Departemen Perdana Menteri dan Kabinet ke lembaga Aborigin nasional yang baru," katanya.

Penyegaran kebijakan

Laporan tersebut juga mendesak Pemerintah lebih banyak melibatkan warga Aborigin dan Torres Strait Islander.

"Proses penyegaran tak memiliki kejelasan dan tampaknya mempromosikan agenda berdasarkan pandangan dalam Pemerintahan yang tidak melibatkan penduduk asli dalam penyusunannya," demikian laporan tersebut.

Karen Heap dari National Aboriginal Community Controlled Health Organisation menyatakan pemerintah harus membuat komitmen jangka panjang, dan tidak mengharapkan hasil segera atau cepat.

"Ini menyangkut penentuan nasib sendiri bagi warga Aborigin dan biarkan kami bersuara tentang perubahan yang perlu kami lakukan. Di sini saya pikir kekeliruan di masa lalu," katanya.

"Situasi ini telah berlangsung selama lebih dari 250 tahun. Tak mungkin diperbaiki dalam 10 tahun. Kita perlu pastikan hal itu dilakukan tepat waktu. Namun kita juga perlu pastikan berkelanjutan terus dan tidak berhenti begitu saja," kata Heap.

"Selama 10 tahun kita bicara tentang menutup kesenjangan dan angka-angka menunjukkan... kita hanya menutup kesenjangan dalam urusan sekolah. Perjalanan kita masih jauh dan kita perlu pastikan kita melakukannya lebih baik," tuturnya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

 
SHARES
Komentar