Australia Pertimbangkan Tindakan Terhadap Iran atas Tuduhan Pelanggaran HAM

Australia Pertimbangkan Tindakan Terhadap Iran atas Tuduhan Pelanggaran HAM
Pemerintah Australia pimpinan PM Anthony Albanese telah didesak untuk mengambil tindakan keras terhadap Pemerintah Iran dalam penanganan aksi demonstrasi. ()

"Hal itu mungkin saja atau mungkin bukan merupakan campur tangan asing," ucapnya.

Pejabat Departemen Dalam Negeri David Chick mengatakan secara umum spionase dan campur tangan asing adalah ancaman keamanan nasional nomor satu di Australia.

"Pelaporan tindakan mencurigakan yang berkaitan dengan campur tangan asing kami tanggapi dengan sangat serius," katanya.

Ditanya apakah Depdagri mengetahui adanya pejabat Republik Islam dan/atau keluarga mereka di Australia, ia mengatakan jika ada masalah terkait individu yang mengakibatkan pelanggaran visa mereka, atau memicu pembatalan visa, maka pihaknya akan mengambil tindakan.

Didesak mengambil tindakan lebih tegas

Sebelumnya para diaspora Iran, termasuk kelompok aktivis "Perempuan, Kehidupan, Kebebasan Australia" mendesak PM Albanese untuk mengambil tindakan lebih tegas dengan melanjutkan pemberlakuan sanksi terhadap Iran dan Pasukan Pengawal Revolusi Islam.

Pengacara HAM Geoffrey Robertson dalam penyelidikan parlemen mengatakan meskipun sanksi yang dijatuhkan sejauh ini tidak mengubah cara rezim berperilaku, namun penting bagi Australia untuk terus menggunakannya.

Menurutnya, sanksi sangat berdampak jika Australia juga mengajak negara lain yang tak mendukung tindakan terhadap Iran dan Rusia.

Masukan lainnya adalah desakan agar pemerintah Australia membekukan aset para pemimpin rezim dan afiliasinya, serta memberlakukan larangan perjalanan terhadap individu yang terkait dengan rezim Iran.

Australia mungkin mengambil tindakan lebih tegas terhadap Iran atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News