Australia Pertimbangkan Tindakan Terhadap Iran atas Tuduhan Pelanggaran HAM

Australia Pertimbangkan Tindakan Terhadap Iran atas Tuduhan Pelanggaran HAM
Pemerintah Australia pimpinan PM Anthony Albanese telah didesak untuk mengambil tindakan keras terhadap Pemerintah Iran dalam penanganan aksi demonstrasi. ()

Seruan lainnya termasuk mengusir Dubes Iran, bersama dengan mereka yang terkait erat dengan rezim pemerintah Iran, dan secara resmi mengakui Republik Islam Iran sebagai negara teroris, dan IRGC sebagai organisasi teroris.

Mereka juga ingin pemerintah Australia menerapkan langkah-langkah untuk menghindari uang rakyat Australia digunakan untuk "mendukung kebrutalan Republik Iran dan rezimnya".

Tapi Innes-Brown menambahkan, jalur komunikasi diplomatik dengan Iran tetap penting untuk dibuka sehingga dapat membuktikan orang-orang yang mendapat masalah dengan bantuan konsuler.

"Intinya adalah kita menilai kepentingan nasional untuk mempertahankan kedutaan di sana dan dapat berhubungan dengan Pemerintah Iran," kata Innes-Brown.

"Suka atau tidak suka, mereka [Pemerintah Iran] berpengaruh, termasuk di kawasan, dan mereka melanggar atau berpengaruh pada kepentingan kita," ucap pejabat DFAT ini.

"Jika kita tidak berbicara dengan Pemerintah Iran tentang perilaku mereka, tidak akan ada yang berubah."

Pejabat Iran dipanggil delapan kali sejak September

Menurut Innes-Brown, DFAT telah memanggil 'Chargé d'Affaires' dari pihak Iran selama delapan kali sejak aksi-aksi protes dimulai pada bulan September.

Pertemuan-pertemuan semakin meningkat sejak dua pengunjuk rasa berusia 23 tahun, Mohsen Shekari dan Majidreza Rahnavard, dieksekusi mati.

Australia mungkin mengambil tindakan lebih tegas terhadap Iran atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News