Bagi Warga Jakarta dan Sekitarnya, Mereka Hanya Ingin Merdeka dari Udara Buruk

Tepatnya pada 16 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus lima dari tujuh tergugat, yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DKI Jakarta sudah melanggar Pasal Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengadilan juga memutuskan menghukum para tergugat untuk menjalankan sembilan poin putusan hakim sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara Jakarta.

Alih-alih menerima dan menjalankan putusan, para tergugat dari pemerintah pusat yaitu Presiden dan para Menteri justru memutuskan untuk melakukan banding pada Oktober 2021.

Tapi mereka kembali kalah, setelah Pengadilan Tinggi pada 17 Oktober 2022 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memenangkan atau mengabulkan sebagian besar tuntutan warga.

"Banding yang diajukan oleh pemerintah sejak awal jelas menunjukkan bahwa pemerintah gagal melihat bahwa gugatan ini sebagai upaya evaluasi pengendalian polusi udara di DKI Jakarta," kata Jeanny Sirait, Tim Advokasi warga.

Bukan hanya di Jakarta

Sehari sebelum Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-78, ibu kota Jakarta menduduki tempat pertama kota dengan kualitas terburuk di dunia menurut situs IQAir, lembaga pendata kualitas udara asal Swiss.

Ukuran yang dipakai adalah partikel PM2,5 atau materi partikulat yang ditemukan di udara, termasuk debu, jelaga, kotoran, asap, dan tetesan cairan, yang berdiameter 2,5 mikron atau kurang. 

Menurut IQAir, dalam konteks polusi udara, PM2,5 merupakan ancaman kesehatan terbesar.