Bahas Anggaran Bersama SKPD DKI, Ahok Tidak Ingin Kecolongan Seperti UPS

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin anggaran milik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  2016 disusun secara manual. 

Nah, begitu tahu bahwa anggaran disusun secara manual, maka pria yang akrab disapa Ahok itu intens melakukan pemeriksaan. T‎ujuannya untuk menghindari terjadinya kecurangan.

"Kalau manual kan bisa si-A atau si-B ganti halamannya. Orang setebal itu, diganti selembar-selembar kita enggak tahu. Makanya begitu saya sadar mereka manual, saya tahan. Saya periksa dulu," kata ‎Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/11).

Ahok ‎ingin anggaran yang dibahas sesuai dengan e-budgeting. Sehingga, bisa diketahui apabila ada kecurangan. Pasalnya, anggaran yang disusun tersebut sudah terkunci di sistem komputer dan tidak bisa diganti.

"‎Kalau itu bahan dicetak dari Excel, bukan dari e-planning dan e-budgeting, kalau terjadi perbedaan, nanti ngaku-ngaku lagi, ini yang asli, ini yang enggak asli," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok mengaku, tidak ingin kejadian pengadaan uninterruptible power supply (UPS) kembali terulang. "UPS ternyata memang siluman. Tidak ada dalam KUA-PPAS," ‎ujarnya. 

Pada hari Rabu, Ahok membahas rancangan anggaran bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Hari Kamis (19/11), ‎ia membahas anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI serta Dinas Pendidikan DKI.

Hari Jumat (20/11), pembahasan dilakukan bersama Dinas Tata Air dan Dinas Kebersihan DKI.‎ Pada Sabtu (21/11) ‎membahas anggaran Dinas Bina Marga DKI serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. (gil/jpnn)