Balik ke Barak Tak Jamin Netralitas TNI

JAKARTA - Instruksi Panglima TNI Djoko Santoso agar tentara balik ke barak pada hari-hari menjelang Pilpres dinilai tidak akan menjamin konsistensi penerapan netralitas TNI berjalan seperti yang diharapkan. Kendati secara institusional TNI menyatakan netral, namun tetap tersisa celah subjektivitas sehingga netralitas masih dipertanyakan.

Hal ini ditegaskan Muhadjir Effendi, Pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), saat dihubungi JPNN, Selasa (2/6). Celah subjektifitas yang dimaksudkan Muhadjir adalah sistem pengangkatan panglima TNI dan Polri yang merupakan hak prerogatif presiden. "Sangat mungkin terjadi bias netralitas," tegas Muhadjir.

Menurutnya, presiden mengangkat panglima TNI tentu didasari preferensi dan subyektivitas. Preferensi dan subjektifitas ini tergambar dalam keputusan setiap presiden yang memimpin. Biasanya, loyalitas menjadi salah satu pertimbangan utama mengangkat panglima TNI dan Polri. "Setiap presiden punya pilihan berbeda. Punya preferensi, bukan hanya obyektivitas dan meritokratik," tambahnya.

Saat sang presiden berasal dari sipil, ulasnya, maka preferensi bisa tak berdampak besar. Namun lain halnya jika sang presiden adalah mantan perwira TNI, karena preferensi akan sangat terasa mengingat di tubuh TNI masih sangat kental dengan sentimen senior dan junior. "Tentu lahir tanya, seberapa besar subyektivitas dan preferensi tak berpengaruh hingga ke bawah?" tanya Muhadjir.