Bambang Brodjonegoro Anggap tak Penting Mata Kuliah Ini
jpnn.com - BELUM lama ini, Menkeu Bambang Brodjonegoro terpilih sebagai ketua Komite Pembangunan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Masa kerja jabatan tersebut dimulai tahun depan hingga 2018.
Hal itu merupakan prestasi tersendiri bagi Indonesia. Namun, semasa kuliah, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu seperti kebanyakan mahasiswa pada umumnya. Jika ada mata kuliah yang tidak disukai, dia pun mengikutinya dengan asal-asalan. Salah satu mata kuliah yang diremehkannya adalah sejarah perekonomian.
"Waktu itu tahun ketiga saya kuliah. Saya heran, ngapain kita harus belajar sejarah perekonomian. Jurusan ekonomi itu ya belajar teori makro dan mikro," kenangnya.
Akhirnya, menteri berusia 48 tahun itu pun mengikuti perkuliahan tersebut dengan terpaksa. Sebab, mata kuliah itu wajib diambil.
"Jadi, ya yang penting jangan sampai nggak lulus supaya nggak repot kalau harus ngulang. Saya juga lupa berapa nilai saya," katanya.
Namun, setelah menjadi bagian dari pemerintahan, Bambang baru menyadari bahwa mata kuliah yang disepelekannya tersebut sangat penting. Khususnya, dalam pengambilan kebijakan strategis. Apalagi, saat ini dia menjabat Menkeu.
"Waktu berkarir di Kemenkeu dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan, baru saya sadari, mata kuliah ini justru yang terpenting," imbuh Bambang, lantas tersenyum. (ken/c7/agm)
BELUM lama ini, Menkeu Bambang Brodjonegoro terpilih sebagai ketua Komite Pembangunan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Masa kerja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Luapan Kali Ciliwung, Jakarta Banjir Hari Ini, Catat Lokasinya
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan Minyak Kemiri Ilegal ke Malaysia
- 7 Poin Pernyataan Menteri Anas soal Pemindahan ASN ke IKN, Penting Semua
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Menteri Anas Sampai Meminta Jemput Bola, Oh
- Konflik Iran-Israel Memanas, Syarief Hasan Minta 2 Upaya Ini jadi Prioritas Pemerintah