Bamsoet Ajak Anggota DPR RI Taat Lapor Pajak dan LHKPN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (20/3) pagi ini melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pribadi melalui Direktorat Jenderal Pajak dan LHKPN melalui Clinic e-LHKPN yang ada di DPR.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet sapaan Ketua DPR itu sekaligus mengajak seluruh anggota DPR RI dan warga negara yang sudah menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan SPT kepada negara.

Menurut Bamsoet, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebsar Rp 1.548 triliun.

BACA JUGA: Fahri Hamzah Keluhkan Konsep LHKPN di KPK

“Untuk menyukseskannya, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik," ujar Bamsoet saat membuka coaching clinic SPT Tahunan Pribadi dan LHKPN 'DPR Taat Lapor Pajak', di Loby Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/03/19).

Bamsoet pun mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak yang dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada tahun 2018. Dengan besaran 9,87 juta diantaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi non karyawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Di tahun 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.

"Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah jelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019 mendatang," tutur Bamsoet.

Melalui coaching clinic yang dilakukan hari ini, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini berharap seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bisa menjadi motor penggerak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dengan jumlah keseluruhan ASN di Indonesia mencapai 4.351.490, ASN harus menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya. Hal itu bisa dimulai dari ASN di lingkungan DPR RI.