Bamsoet: Pers dan MPR RI Saling Melengkapi

Jumat, 11 Juni 2021 – 22:48 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada acara Pelatihan Penyegaran Ahli Pers, yang diselenggarakan secara virtual oleh Dewan Pers di Jakarta, Jumat (11/6/21). Foto: Humas MPR RI

Data BPS juga menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia selama kurun waktu antara tahun 2009 hingga 2020 telah mengalami pasang surut, yang mengindikasikan bahwa demokrasi kita saat ini belum berada pada level kemapanan.

Baca Juga:

Tahniah, Ikhtiar Doni Monardo untuk Media Berbuah Medali Emas dari Dewan Pers

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, sebagai data pembanding, rilis yang dipublikasikan The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indeks Demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia, dengan skor 6,3.

Meskipun dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun 2019, namun skor tersebut menurun dari skor sebelumnya, yaitu 6,48.

Masih menurut catatan EIU, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

"Keberadaan pers yang merdeka dan independen adalah keniscayaan bagi tegaknya demokrasi. Media massa, baik sebagai institusi publik maupun sebagai institusi sosial, mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah peradaban dan kehidupan ketatanegaraan, media massa tidak saja turut memberi warna, tetapi juga menjadi salah satu elemen penting penopang demokrasi," tegas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan setiap karya jurnalistik yang dihasilkan harus selalu berdampak pada dimensi keberpihakan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik.

Menurut Bamsoet, dengan jangkauan dan tingkat aksesibilitas yang luas, media massa adalah mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan informasi, baik dalam rangka sosialisasi program-program pembangunan, diseminasi berbagai kebijakan publik, maupun dalam upaya mendorong tumbuhnya partisipasi publik.

"Apalagi dengan mempertimbangkan realita bahwa 270 juta penduduk Indonesia hidup tersebar di negara kepulauan, dengan tingkat akses informasi yang terbatas, dan tingkat literasi informasi yang beragam, maka negara membutuhkan pers sebagai partner pemerintah dalam mengedukasi sekaligus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat," kata Bamsoet.(jpnn)