Bamsoet Sebut Ada Masalah Patogenik Terkait Ideologi Negara

Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus terus mengungkap jaringan terorisme, serta mendalami pihak-pihak yang menjadi pemasok bahan perakit bom, senjata maupun aliran dana dari pihak yang menjadi sponsor terorisme.

"Polri bersama BNPT dan Badan Intelijen Negara juga harus bekerja sama melakukan upaya preventif dalam mencegah aksi terorisme maupun radikalisme dengan mengedepankan aspek pencegahan dini," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, sesuai mandat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka MPR RI secara nyata terus mengambil peran sebagai lembaga pengawal ideologi bangsa.

Salah satunya dengan melaksanakan Sosisalisasi Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota MPR RI. Bukan sekadar formalitas bertemu konstituen di daerah pemilihan, tetapi juga dapat menyasar kelompok masyarakat yang rawan dimasuki oleh paham radikal," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, sekecil apa pun tantangan yang dihadapi dalam merawat kemajemukan, haruslah diatasi secara sungguh sungguh. Intoleransi sebagai cikal bakal munculnya radikalisme dan berujung pada aksi terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok, dan jaringannya.

"Namun lebih dari itu, ia memiliki akar keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat," kata Bamsoet.

Dia menilai, tumbuh suburnya sikap intoleran tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang.