Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

Sedangkan bekas Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas mengatakan, banyak faktor di balik penurunan produksi rokok, terlebih sigaret kretek tangan (SKT).
Menurut Enny, salah satunya adalah PMK nomor: 200/PMK yang menetapkan ketentuan luas minimal 200 meter persegi bagi pabrik rokok.
Selain itu, kata dia, penetapan pajak rokok sebesar 10 persen bagi perusahaan-perusahaan rokok lewat peraturan daerah juga menjadi salah satu faktor yang memberi kontribusi besar menurunnya produksi rokok yang kemudian berkorelasi dengan penurunan konsumsi rokok.
"Kedua faktor ini sangat mempengaruhi masalah tersebut," katanya. Belum lagi, ia menambahkan, faktor lain seperti harga cengkeh yang semakin tinggi.
"Yang pada akhirnya memaksa industri atau perusahaan mengambil kebijakan merumahkan pekerja-pekerjanya," kata Enny.
Supaya perusahaan rokok termasuk perusahaan kecil tetap bertahan, Enny menyarankan untuk merger. Yakni, menggabungkan perusahaan-perusahaan kecil menjadi lebih besar. "Tapi persoalannya apakah mereka mau bergabung?" imbuh Enny.
Tak hanya perusahaan kecil yang menanggung akibat dari penurunan produksi dan komsumsi SKT. Perusahaan rokok sekaliber Sampoerna pun demikian.
Atas persoalan itu pula, Sampoerna melalui Head of Regulatory Affairs International Trade and Communications PT HM Sampoerna Tbk Elvira Lianita menyampaikan kebijakan penawaran program pensiun dini sukarela bagi karyawan SKT.
JAKARTA -- Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Sulami mengatakan jumlah pabrik rokok di Indonesia menurun drastis alias terjun bebas. Khusus
- 1 Mart Buka Gerai Ritel Perdana di Indonesia, Ada Rencana Ekspansi ke China
- Sri Mulyani Langsung Bertemu Menkeu China Seusai Negosiasi Tarif AS, Ada Apa?
- BPS: Ekonomi Triwulan I 2025 Tumbuh 4,87 Persen
- Dealer Gathering 2025 Jadi Ajang Strategi Penguatan Pasar Elektronik
- Persediaan Emas di Pegadaian Aman, Masyarakat tak Perlu Ragu Bertransaksi
- MPMX Fokus Pertahankan Stabilitas Bisnis di Tengah Gejolak Ekonomi